Revolusi Sopan Maroko

Gejolak revolusi merambah hingga ke semua kawasan di timur tengah. Tidak jarang dalam gejolak ini menimbulkan korban yang tidak sedikit. Munculnya gejolak berdarah ini menginginkan sebuah tatanan yang baru bagi kehidupan rakyat. Sistem pemerintahan yang dianggap sudah kadaluarsa bahkan hanya bisa memperkaya diri sendiri dan kroninya. Sedangkan, rakyat sebagai penyokong utama identitas bangsa malah hidup dengan kondisi yang seadanya. Maka munculah sebuah urgensi dalam tatanan pemerintahan yakni permintaan dan tuntutan. Permintaan yang mengiginkan perubahan total dalam sistem pemerintahan serta birokrat di dalamnya dan tuntutan dalam memberikan perbaikan terhadap kesejahteraan kepada rakyat.
Singsana feodalisme kini mulai rapuh seiring dengan waktu. Raja-raja setidaknya bersiap dalam memberikan kebijakan yang tidak sekedar teori belaka. Gejolak revolusi seolah badai besar yang siap menghatam apa saja.
Rentetan revolusi besar yang di mulai di Tunisia menimbulkan sebuah optimisme secara massal bahwa gejolak ini akan mengalami perubahan besar. Alhasil dukukungan besar merembes hingga ke luar wilayah. Namun secara spesifik dapat diketahui bahwa gejolak ini muncul akibat sistem pemerintahan yang hanya bersandarkan pada kekuatan tunggal yakni kekuatan seorang raja (monarki konstitusional_red). Banyaknya penganut sistem kepala pemerintahan yang menempatkan raja sebagai penguasa tunggal. Tahta yang hanya diberikan dengan dasar hubungan darah semakin memudarkan cirri demokrasi sebuah kepemimpinan. Raja yang tidak lain adalah putra mahkota toh dalam kepemimpinan malah akan membuat kepercayaan public yang semakin memudar karena memang sifat kepemimpinan tidak hanya di dapatkan dengan hubungan darah tapi juga memiliki karakter kepepemimpinan .
Saat ini setidaknya beberapa negara yang berada di kawasan timur tengah yang belum terkena secara total imbas reolusi berdarah bersiap dengan berbagai kebijakan untuk menangkal gejolak revolusi. Perbaikan secara struktural yang mengarah kepada rakyat ditingkatkan. Kebijakan ke arah publik meningkat hingga tatanan birokrasi yang diperbaharui. Tujuanya agar terhindar dari revolusi yang akan mempengaruhi dalam berbagai bidang. Pemenuhan semua ini membuat sebuah gejolak revolusi yang sopan dalam sejarah.
Maroko salah satunya. Gejolak revolusi hingga kini masuk ke Maroko namun masih dalam taraf sedang. Walau korban jiwa mulai berjatuhan walau tidak dalam jumlah yang banyak. Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional ini setidaknya lambat laun akan menghadapi badai revolusi yang sama dengan kawasan timur tengah lainnya. pasalnya faktor ekonomi yang mengakibatkan jumlah pengangguran yang meningkat hingga kebebasan rakyat yang masih terikat. Tuntutan rakyat saat ini adalah menginginkan sebuah perubahan yang mengarah terhadap kesejahteraan rakyatnya dan kebijakan yang tidak lagi diatur rajanya. Muhammad VI selaku raja Maroko yang berkuasa sejak 1999 tentunya paham akan kondisi saat ini, dimana alat kekuasaan yang akan sulit dipertahankn jika masih tidak membuka permintaan rakyatnya.

Maka sebuah hal positif yang ditujukan oleh Muhammad VI kala memberikan kebijakan dalam menangani konflik massal atas nama permintaan rakyat. Secara konstitusional undang-undang maroko akan mengalami amandemen yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Setidaknya melalui perubahan ini akan membuat rakyat untuk lebih sejahtera. Perubahan dalam ekonomi yang akan mengurangi jumlah pengangguran yang saat ini menjadi sebuah konflik sosial yang terus memanas.
Namun selain itu, sebuah kebijakan yang diuatarakan oleh raja Muhammad VI yakni pemenuhan tuntutan rakyat yakni sebuah perubahan dalam peta birokrasi Maroko. Kebijakan ini ahirnya mengelurkan sebuah keputusan yakni referendum. Dimana kebijakan ini yang mengatur adanya sebuah referendum yang mengikutsertakan semua warga Maroko untuk melaksanakan sebuah pemilihan terhadap sistem pemerintahan. Kebijakan ini akan mengubah pola pemerintahan yang telah berjalan hingga 50 tahun lebih pascakemerdekaan. Referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 juli nanti memberikan kesempatan kepada rakyat Maroko memilih untuk menetapkan sistem pemerintahan yang akan dipilihnya, apakah ia akan memilih sistem pemerintahan yang lama dengan rajanya sebagai pembuat kebijakan atau malah akan memilih perubahan ke arah parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahanya.
Apa pun itu, bagi penulis gejolak ini terasa lebih sopan ketimbang dengan gejolak yang berada di kawasan lainnya. sebuah apresiassi terhadap raja Muhammad VI yang melaksanaan keinginan rakyatnya.
Posisi Indonesia
Gejolak revolusi yang berada di kawasan timur tengah tentunya akan mengubah pola yang ada di dalamnya. Namun apakah sebatas itu saja?. Tentu tidak. Perubahan yang terjadi pada setiap wilayah tentu akan mengakibatkan pengaruh yang luas terhadap kawasan lainnya (hubungan diplomatik). Contohkan saja dengan gejolak revolusi yang berada di Mesir mengakibatkan hubungan yang sebelumnya dengan negara Israel terjalin baik dengan presiden Husni Mubarak menjadi putus sejak presiden tersebut diturunkan melalui gejolak revolusi. Akibatnya Mesir yang selama ini bersama Israel menutup gerbang dengan wilayah Palestina kini memulai membuka diri begitu juga dengan dampak yang terjadi di wilayah lainnya.
Maka bagaimana dengan posisi Indonesia?. menilai hubungan secara diplomatik antara Indonesia dengan Maroko telah lama terjalin. Hubungan bilateral yang Dimulai sejak presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno yang melakukan kunjungan ke Maroko tahun 1950. Kunjungannya sekaligus kunjungan kepala negara yang pertama datang ke Maroko mendapat apresiasi yang positif hingga saat ini. Kunjungan Soekarno juga sebagai pendukung penuh atas kemerdekaan bagi Maroko. Alhasil hubungan baik tersebut terjalin saat Maroko terdaftar sebagai peserta pertama yang mengikuti KTT Asia – Afrika yang berlangung pertama kali di Bandung 1956.
Hubungan dilpomatik ini juga tidak mundur dengan kondisi perpolitikan Indonesia saat itu, dimana terjadi pergantian era kekuasaan yakni masa Seoharto. Hubungan Indonesia – Maroko masih terjalin dengan erat. Peningkatan dalam kerjasama di berbagai bidang menunjukan bahwa Maroko dan Indonesia memang erat terjalin. Singkatnya hubungan diplomatic ini terus meningkat walau Indonesia juga sempat mengalami reformasi pada tahun 1998.
Kebijakan yang dideklarasikan dalam MoU ini memberikan makna bahwa Indonesia mampu menjalin hubungan antar kedua negara. Bahkan dalam ebebrapa kesempatan Maroko menunjukan sikap bahwa negara Indonesia menadi negara yang perlu ditiru dalam beberapa hal antara lain dalam sikap toleransi dalam umat beragama, hingga ragam penduduk yang dapat di satukan dalam satu wilayah Indonesia. agaknya dari sinilah Maroko membuka diri kepada di Indonesia dala berbagai kebijakan. Hal ini tidak hanya bagi Maroko namun juga bagi Indonesia yang diberikan kesempatan untuk mendapat beasiswa bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Maroko. Initnya keduanya memberikan sebuah sikap yang sama positif.
Gejolak yang terjadi di Maroko memang akan mengkhawatirkan hubungan diplomatic antar negara. Namun agaknya tidak bagi Indonesia sendiri, rekam sejarah yang menunjukan bahwa Indonesia dan Maroko mampu bekerja sama dan saling membutuhkan akan tetap melanggengkan hubungan atar kedua negara. walau seperti itu ada beberapa kebijakan yang harus menjadi pertimbangan dalam membina hubungan antar kedua negara ke depannya. Salah satunya yakni pertukaran dalam pendidikan sosial dan politik. Bagi penulis kedua negara memiliki potensi yang berbeda dalam kedua hal diatas. Potensi kultur yang berada di kedua negara ini meruapkan dua ikon yang hidup di kawasan masing-masing. Maka ada baiknya ada beberapa perkenalan yang mendalam dalam mengenal hubungan antar kedua negara hal ini bisa dilakukan dengan pertukaran pelajar atau mahasiswa anatar kedua negara yang nantinya akan dikembangkan di masing-masing negaranya. Baik Indonesia maupun Maroko memiliki karakteristik di masing-masing wilayah maka mahasiswa akan mendalami bagaimana karakteristik dalam wilayah tersebut.