Artikel Ku : Piala Sang Pemenang

Hingga lima tahun ke depan yakni periode 2010-1015 setidaknya Sumbar akan berbenah. Isu-isu sosial masyarakat yang terkonsep dalam “perubahan”  setidaknya menjadi salah satu program kerja yang telah ditawarkan oleh sang pemimpin baru kepada seluruh  rakyat Sumatera Barat. 

Ribuan pemilih telah memberikan suaranya dalam pilkada Sumbar 30 Juni beberapa waktu yang lalu. Pemilihan yang demokratis ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang sederhana. Pemilihan kepala daerah Sumatera Barat merupakan satu dari setiap provinsi yang menyelenggarkan pemilihan umum memilih kepala daerah (gubenur dan  bupati_red) merupakan wujud nyata dalam pemilihan yang demokratis,

30 Juni merupakan pristiwa  klimaks dari pilkada langsung Sumatra Barat. Pencoblosan menjadi tumpuan terhadap janji perubahan yang lebih baik yang akan diwujudkan  salah satu calon-calon terpilih pesta Demokrasi nantinya. Euforia pemilihan umum yang berahir di bilik mini pencoblosan telah menjadi saksi buta terhadap perjalanan demokratsi dalam pemilihan. Dimana satu suara adalah suatu harapan oleh setiap pemilih,

Perubahan status rakyat dari mengharapakan kini menanti memantapakan bagaimana kepala daerah membawa rakytnya dalam  perubahan yang lebih baik. Dimana  jika menilik beberapa bulan silam, masyarakat Sumbar menjadi titian objek oleh setiap calon dalam mengusung masa demi dukungannya di kursi kepala daerah. Berbagai janji kampanye yang menawarkan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial, pendidikan, ekonomi, agama, bahkan dalam birokrasi. Jeli melihat permasalan rakyat adalah kunci yang tepat dalam menarik masa. Namun jauh dari itu,toh usungan akan janji bukanlah hanya sekedar bualan semata.

Dalam hitungan cepat hasil suara dapat telah  mendapatkan pemimpin sumbar untuk lima tahun ke depan. Maka merupakan beban yang akan terasa berat dalam mengemban amanah setidaknya menjadi selalu menjadi renungan terhadap kepemimpinanya.

Kini tentu untuk ke depannya dalam mencapai suatu good government akan terwujud dari cara sang pemimpin. Pengaturan  dalam menciptakan sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab menjadi modal utama dalam pelayanan masyarakat. Namun di samping itu juga terdapat hal lain yang harus dipenuhi dalam mewujudkan perubahan yakni, pertama mewujudkan kesadaran pubik, masyarakat memiliki potensi dalam menjaga dan menghancurka system yang telah dibuat, maka sosialisasi merupakan bentu kecil dalam membentuk kesadaran public. Adanya kesadaran publik akan membentu pola kebiasaan ang berulang sehingga terwujud hak-hak yang terpenuhi.

Kedua. Menciptakan transparasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih atau good government. Korupsi yang tetap enjadi musuh utama setidaknya telah mengantarkan Indonesia sebagai Negara termasyur dalam perkembanagn korupsi di tingkat international. Keuangan yang kerap tersembunyi telah menghilangkan adanya system tranparsi terhadap pendanaan dalam tubuh pemerintah. Ketiga, menciptakan Akuntabilitas yakni pertanggung jawaban menjadi bentuk dalam mengusung pemerintahan yang Good Goverment .

Adapun yang terahir adalah menciptakan tatanan birokrasi yang pemerintahan sesuai dengan konsep yakni sebagai pelayanan masyarakat terhadap konsumen atau pengunjung. System birokrasi yang terkesan sulit dengan rentan waktu yang panjang menjadi sebab remuknya tatanan pemerinatahan yang seharusnya menciptakan layanan bagi masyarakat.

Perubahan yang diharapkan setidaknya dapa beranjak dari emapt hal diatas yang akan menjadi acuan dalam menciptakan pemerintahan solid. Tatanan yang terbangun dari system yang kuat dan saling berkesinambungan  akan memberikan perubahan dalam tatanan nasional maupun International. Mungkin inilah perbedaan yang mendasar dalam melihat pemenang dalam pertandingan dengan pemenang dalam kepemimpinan. Ibarat dua piala yang pertama diberikan kepada pemenang lomba maka berbeda dengan piala yang diterima oleh pemimpin nantinya yakni piala perubahan harapan-harapn yang telah terkumpul.

Harapan berupa permasalahan tidak cukup jika menilik permasalahn dalam tatanan masyarakat jika hanya melihat dari media, karena permasalahan rakyat yang kompleks tidak cukup tercover ­pada yang terbatas. Hal tersebut belum ditambah dengan permasalahan pendidikan dalam tatanan sebagai lembaga pendidikan.